Banyumas.rilisjateng.com – Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pengecekan langsung terhadap dugaan aktivitas di kompleks PT Inovasi Kota Nusantara (PT IKN), Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Jumat malam (25/9/2026).
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono datang langsung bersama jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan kondisi di lapangan menyusul adanya rekaman warga yang menunjukkan dugaan aktivitas di dalam kompleks pabrik.
Pengecekan dilakukan setelah pada Kamis malam (24/9/2026) beredar rekaman warga yang memperlihatkan sejumlah bagian kompleks PT IKN sekitar pukul 20.25 WIB. Dalam rekaman berdurasi sekitar 1 menit 14 detik tersebut, terlihat aktivitas di area pabrik dan cerobong yang kemudian menimbulkan dugaan adanya kegiatan operasional.
Kedatangan Bupati bersama jajaran perangkat daerah tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung apakah aktivitas yang terekam benar merupakan kegiatan produksi atau aktivitas lain yang diperbolehkan.
Pemkab Banyumas menegaskan bahwa rekaman video yang beredar belum dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya kegiatan produksi. Karena itu, verifikasi lapangan menjadi langkah penting untuk memperoleh kepastian mengenai kondisi sebenarnya.
“Kami datang untuk memastikan langsung apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jangan sampai informasi yang beredar hanya berdasarkan dugaan. Kami ingin melihat dan memeriksa faktanya secara langsung,” ujar Bupati Banyumas.
Kompleks PT IKN sebelumnya telah dikenai penyegelan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada 21 Agustus 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari penanganan persoalan pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Sebelumnya, Pemkab Banyumas juga telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir pada 23 Juli 2026.
Persoalan PT IKN berkaitan dengan aspek tata ruang. Berdasarkan data Pemkab Banyumas, KKPR PT IKN mencakup area seluas 24.485 meter persegi, sedangkan lahan yang dikendalikan perusahaan disebut mencapai sekitar 40.000 meter persegi.
Perbedaan luasan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk terkait status dan pemanfaatan lahan. Sebagian area juga disebut berada dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Bupati Banyumas sebelumnya juga menyampaikan bahwa persoalan lokasi pembangunan PT IKN telah menjadi perhatian pemerintah sejak awal.
“Dari mulai bangun kan sudah pelanggaran. Pada saat bangun sudah saya ingatkan, ‘Kamu bangun di lahan hijau. Saya belum jadi Bupati, nanti kamu bermasalah dengan saya’,” kata Sadewo, Jumat (25/9/2026).
Pengecekan langsung pada Jumat malam tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banyumas memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kegiatan produksi di tengah status penyegelan, Pemkab Banyumas akan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila aktivitas yang terlihat dalam rekaman bukan merupakan kegiatan produksi, pemerintah akan menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Pemkab Banyumas memastikan penanganan persoalan PT IKN dilakukan dengan mengedepankan kepastian hukum, ketertiban tata ruang, serta kepentingan masyarakat, sekaligus memastikan setiap kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Banyumas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengecekan langsung Bupati bersama DPMPTSP, Satpol PP, dan Dinas Pekerjaan Umum juga menunjukkan bahwa Pemkab Banyumas tidak hanya menunggu informasi dari masyarakat, tetapi turun langsung untuk memastikan fakta di lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya.(***)
