Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah untuk tahun ajaran 2026/2027 melalui upacara pembukaan di halaman Pendopo Sipanji, Senin (13/7/2026). Upacara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie mewakili Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, dan dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD terkait, kepala sekolah, guru, serta tamu undangan lainnya.
MPLS Ramah menjadi penanda dimulainya masa pengenalan sekolah di seluruh satuan pendidikan di Banyumas dengan pendekatan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Wahyu Adi, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter sejak hari pertama masuk sekolah.
“MPLS Ramah adalah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan serta memperkuat karakter murid sehingga sekolah dapat menjadi rumah kedua, tempat di mana seluruh peserta didik memperoleh rasa aman, nyaman, bahagia, tenang, dan damai,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, MPLS Ramah berlangsung selama lima hari kerja pada minggu pertama tahun ajaran, yaitu 13-17 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 37 SMA (14 negeri, 23 swasta), 80 SMK (10 negeri, 70 swasta), 25 Madrasah Aliyah (3 negeri, 22 swasta), 174 SMP (73 negeri, 101 swasta), 59 MTs (3 negeri, 56 swasta), 809 SD (749 negeri, 60 swasta), serta 188 Madrasah Ibtidaiyah (3 negeri, 185 swasta) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
Dalam sambutan Bupati Banyumas yang dibacakannya, Sekda Agus Nur Hadie menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS di Banyumas kini jauh berbeda dibandingkan masa lalu. Segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun perundungan dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tidak lagi mendapat tempat.
“Model perundungan dengan modal bentakan atau teriakan sudah sangat ketinggalan zaman. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan dunia digital, kita harus bergerak maju. Sekolah bukan lagi sekadar tempat untuk mengejar nilai akademik, melainkan ruang aman yang mendukung tumbuh kembang karakter, kreativitas, dan rasa aman bagi anak,” pungkasnya.
Agus menyebut MPLS Ramah sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas membangun ekosistem pendidikan yang berpusat pada peserta didik.
“Melalui pendekatan yang harmonis dan menghormati hak-hak anak, sekolah diharapkan mampu memberikan pengalaman awal yang positif sehingga peserta didik tumbuh menjadi pelajar yang tangguh, kritis, kreatif, mandiri, serta memiliki karakter yang kuat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Banyumas juga menerima bantuan 250 unit tablet edukasi dari Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang diserahkan secara simbolis untuk mendukung fasilitas pembelajaran di Banyumas. Agus meminta bantuan tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Kepada seluruh penerima manfaat, saya berpesan agar bantuan ini dikelola secara transparan, akuntabel, dan dimanfaatkan secara optimal guna mendukung proses pembelajaran yang interaktif dengan tetap menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik,” tuturnya.
Perwakilan GSN, Letnan Jenderal (Purn.) Dr. Teguh Arief, menjelaskan bahwa 250 tablet tersebut diperuntukkan bagi siswa Sekolah Dasar kelas 1 hingga kelas 3, dengan prioritas sekolah di wilayah blank spot atau yang belum memiliki akses jaringan internet.
“Kriteria utama penerima bantuan digital ini adalah sekolah-sekolah yang berada di wilayah blank spot atau belum memiliki akses jaringan internet sama sekali,” jelasnya.
Tablet tersebut telah dilengkapi kurikulum dan program pembelajaran mandiri sehingga siswa tetap bisa belajar meski tanpa koneksi internet.
Selain tablet, program bantuan ini turut menghadirkan kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan bagi anak-anak penyandang disabilitas netra di Banyumas. Kacamata tersebut dirancang untuk membantu aktivitas membaca buku dan mengenali mata uang hanya dalam hitungan 1 sampai 3 detik, dengan hasil yang dikonversi menjadi suara melalui pengeras suara internal maupun earphone.
Di luar dukungan teknologi, pemerintah juga tengah menjalankan program perbaikan sanitasi sekolah atau jambanisasi secara bertahap. Tahap awal program ini menyasar 10 sekolah dengan fasilitas sanitasi yang rusak, belum memadai, atau kekurangan rasio toilet akibat jumlah siswa yang banyak.
